Pemkab Pekalongan Terima Sertifikat Aset dari BPN, Fadia Arafiq Dorong Penyesuaian Tata Ruang untuk Investasi
Pekalongan Media, Kajen - Pemerintah Kabupaten Pekalongan menerima sertifikat aset daerah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai tindak lanjut program Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah, Lampri, kepada Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, di Ruang Rapat Bupati, Selasa (30/9/2025).
Bupati Fadia mengapresiasi dukungan BPN dalam percepatan sertifikasi aset Pemkab, termasuk tanah jalan milik Dinas PU. Menurutnya, sertifikasi ini menjadi bentuk kepastian hukum dan transparansi pengelolaan aset daerah.
Baca Juga : Bupati Pekalongan Hadiri Bakti Sosial Pastriad di Windurojo, Salurkan Bantuan Rp150 Juta untuk Masjid
“Dengan sertifikasi ini, aset-aset Pemkab lebih jelas kepemilikannya. Ini penting untuk perencanaan pembangunan yang tertib dan akuntabel,” ujar Fadia.
Ia juga menekankan pentingnya penyesuaian zonasi tata ruang agar sesuai dengan perkembangan wilayah dan kebutuhan investasi.
Baca Juga : Bupati Fadia Arafiq Minta Pendamping PKH Pekalongan Perbarui Data Kemiskinan untuk Bantuan Tepat Sasaran
“Banyak investor berminat ke Pekalongan, tapi terkendala zonasi yang belum diperbarui. Saya berharap BPN bisa membantu penyesuaian agar investasi bisa tumbuh,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Jateng, Lampri, menegaskan bahwa sertifikasi aset pemerintah bertujuan mencegah sengketa dan penguasaan lahan oleh pihak lain. Ia mendorong Pemkab Pekalongan untuk segera mengintegrasikan data aset dengan NJOP demi kemudahan layanan administrasi dan pengendalian aset.
Baca Juga : Kontribusi Sektor Pertanahan Dongkrak PAD Kabupaten Pekalongan Capai Rp21 Miliar per Juli 2025
Dengan langkah ini, Pemkab Pekalongan diharapkan semakin siap mendukung tata kelola aset daerah yang transparan, aman, dan pro-investasi.
Belum ada Komentar
Posting Komentar