Dapur MBG di Pekalongan Disorot, Pemkab Turun Tangan Cegah Risiko Kesehatan
Pekalongan Media, Kajen - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pekalongan mendapat sorotan serius setelah ditemukan sejumlah dapur MBG yang dibangun di lingkungan tidak layak dan berpotensi membahayakan kesehatan. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan memastikan akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan.
Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, menegaskan bahwa praktik pembangunan dapur MBG di dekat sumber pencemaran tidak bisa ditoleransi. Menurutnya, program strategis yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, harus dijalankan dengan standar keamanan dan kesehatan yang ketat.
“Ditemukan dapur MBG yang lokasinya berdekatan dengan tempat sampah, rongsokan, bahkan aliran sungai yang kotor. Ini jelas berisiko dan tidak boleh dibiarkan,” tegas Sukirman, Kamis (8/1/2026).
Baca Juga : Pemkab Pekalongan Siapkan Posko Informasi Program Makanan Bergizi Gratis
Sebagai Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Pekalongan, Sukirman menyatakan pihaknya akan turun langsung melakukan peninjauan bersama instansi terkait. Hasil pengecekan tersebut juga akan dilaporkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk tanggung jawab dan evaluasi berjenjang.
Ia menekankan bahwa seluruh dapur MBG, baik yang sudah beroperasi maupun yang masih dalam tahap persiapan, wajib memenuhi aturan, spesifikasi teknis, serta standar sanitasi dan keselamatan yang telah ditetapkan. Dapur yang tidak memenuhi syarat berpotensi untuk dievaluasi ulang.
Baca Juga : Pemkab Pekalongan Gelar Rakor Program Makan Bergizi Gratis, Bupati Fadia Tegaskan Kualitas Menu
Tak hanya soal lokasi, Pemkab Pekalongan juga menyoroti lemahnya keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok dapur MBG. Sukirman mengungkapkan adanya keluhan dari pedagang pasar yang menyebut sebagian besar bahan pangan justru didatangkan dari luar daerah.
“Program ini seharusnya tidak hanya soal distribusi makanan, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat lokal. Jika pasokan masih didominasi dari luar daerah, tentu ini perlu dikritisi dan dibenahi,” ujarnya.
Data sementara menunjukkan realisasi dapur MBG di Kabupaten Pekalongan baru mencapai sekitar 30 persen dari kebutuhan total yang diperkirakan sebanyak 78 dapur. Kondisi ini dinilai menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan penataan dan penguatan pengawasan sejak dini.
Sukirman juga mengungkapkan bahwa proses pendaftaran mitra dapur MBG sempat terhenti pada akhir tahun lalu dan akan dibuka kembali tahun ini dengan sistem verifikasi yang lebih ketat. Langkah ini diambil agar mitra yang terlibat benar-benar siap dan memenuhi standar kelayakan.
“Ke depan semua dapur MBG akan kami cek ulang. Jangan sampai program baik ini justru menimbulkan persoalan kesehatan seperti yang terjadi di daerah lain. Pengawasan harus diperketat,” pungkasnya.
Belum ada Komentar
Posting Komentar