Pemkab Pekalongan Gelar Rakor Program Makan Bergizi Gratis, Bupati Fadia Tegaskan Kualitas Menu
Pekalongan Media, Kajen - Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aula Lantai I Setda Kabupaten Pekalongan, Kamis (2/10/2025). Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memastikan pelaksanaan program nasional tersebut berjalan sesuai standar dan tepat sasaran.
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menegaskan bahwa kualitas menu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG. Ia meminta agar setiap dapur MBG benar-benar menyajikan makanan yang bergizi dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
Baca Juga : Cegah Anemia pada Remaja Putri, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Dorong Konsumsi Rutin Tablet Penambah Darah
“Saya minta dipastikan bahwa orang yang membuat dapur MBG ini menunya sesuai, benar-benar bergizi, bukan asal-asalan. Pemerintah bisa mengevaluasi bila dapur MBG tidak sesuai dengan ketentuan,” tegas Bupati Fadia.
Lebih lanjut, Bupati Fadia menyampaikan bahwa program MBG merupakan amanah dari Presiden yang harus disukseskan bersama. Ia menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan, salah satunya melalui dokumentasi menu harian oleh pihak sekolah.
“Hal ini penting agar benar-benar terpantau setiap hari. Data ini juga akan menjadi bahan laporan ke Kementerian dan Badan Gizi Nasional apabila ada dapur yang tidak sesuai,” imbuhnya.
Baca Juga : Mahasiswi UGM Bongkar Fakta Gizi Balita Pekalongan, PMT Lokal Ternyata Efektif!
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar, menjelaskan bahwa secara regulasi Pemkab telah menyiapkan payung hukum pelaksanaan program MBG melalui Keputusan Bupati tentang pembentukan Kelompok Kerja percepatan program tersebut.
“Ini bentuk komitmen Pemkab Pekalongan untuk mendukung penuh program MBG. Saat ini sudah ada 19 SPPG (Satuan Penyedia Pangan Gizi) yang menyalurkan makanan bergizi bagi 56.360 penerima manfaat,” ungkap Sekda.
Ia menambahkan, rakor tersebut juga menjadi tindak lanjut dari koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pencegahan kasus luar biasa (KLB) pada program MBG. Beberapa keputusan penting yang dihasilkan antara lain penghentian sementara dapur MBG bermasalah, kewajiban setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS), serta pelibatan puskesmas dan UKS dalam pemantauan berkala.
Baca Juga : Program 'Ngemil Rengginang' Bentuk Kepedulian Fadia Arafiq Terhadap Kesehatan Ibu Hamil
Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Pekalongan, Nauf, turut memaparkan capaian dan kendala pelaksanaan MBG. Hingga saat ini, realisasi baru mencapai 19 SPPG atau sekitar 17,97 persen dari target 95 SPPG.
“Penerima manfaat program ini meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta siswa mulai dari PAUD hingga SMK. Realisasi masih jauh dari target karena sebagian besar SPPG dikelola mitra swasta yang bergantung pada kemampuan modal,” jelas Nauf.
Sebagai upaya percepatan, Pemkab telah menyiapkan tiga lokasi SPPG di lahan pemerintah, yaitu di Kesesi, Sragi, dan Wonopringgo.
Pemkab Pekalongan menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas menu, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan mempercepat realisasi program Makan Bergizi Gratis, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Belum ada Komentar
Posting Komentar