Pemkab Pekalongan Percepat Perizinan PBG dan Tegas Awasi Developer Program FLPP
Pekalongan Media, Kajen - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan memastikan proses perizinan bangunan dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) berjalan cepat dan transparan. Wakil Bupati (Wabup) Pekalongan, Sukirman, menegaskan hal itu usai menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Program FLPP Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis (25/09/2025).
Menurutnya, Pemkab Pekalongan terus mendorong efisiensi birokrasi agar tidak menjadi hambatan bagi pengembang maupun masyarakat penerima manfaat program rumah bersubsidi.
Baca Juga : Pemkab Pekalongan Fokus Selamatkan Aset dan Pulihkan BPR-BKK
“Kalau di tempat lain izin PBG bisa sampai berbulan-bulan, bahkan setahun, di Pekalongan rata-rata hanya satu bulan sudah selesai,” ungkap Sukirman.
Ia menjelaskan, percepatan perizinan dilakukan melalui sinergi antar-OPD serta pemanfaatan sistem digital dalam pengurusan dokumen. Langkah tersebut juga menjadi bentuk dukungan Pemkab terhadap arahan Gubernur Jawa Tengah agar pelaksanaan program FLPP dapat dipercepat di seluruh daerah.
Selain mempercepat layanan, Pemkab Pekalongan juga memperketat pengawasan terhadap para pengembang perumahan bersubsidi agar pelaksanaan proyek sesuai dengan ketentuan.
Baca Juga : Pemkab Pekalongan Ajukan Raperda APBD 2026, Targetkan Pendapatan Rp 2,4 Triliun
“Kalau ada developer yang melanggar, otomatis akan diaudit dan bisa saja kita blacklist, termasuk tidak mendapatkan fasilitasi dari perbankan,” tegasnya.
Sukirman menambahkan, pengawasan dilakukan untuk memastikan kualitas rumah dan kelengkapan fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, dan akses jalan bagi penerima manfaat.
“Kami ingin masyarakat benar-benar mendapatkan rumah yang layak huni dan sesuai standar. Jangan sampai ada penyimpangan dalam pelaksanaan program,” ujarnya.
Baca Juga : Pemkab Pekalongan Salurkan 126 Alat Bantu untuk Disabilitas dan Lansia
Sementara itu, realisasi program FLPP di Kabupaten Pekalongan terus menunjukkan progres positif. Sejak 2023 hingga 2025, tercatat lebih dari 400 unit rumah bersubsidi telah tersalurkan kepada masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dengan percepatan perizinan serta pengawasan ketat, Pemkab Pekalongan berharap program FLPP dapat mendorong pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan memperkuat sektor perumahan di daerah.
Belum ada Komentar
Posting Komentar