DPRD Pekalongan Kritik Eksekutif Lamban, Wakil Bupati Sukirman Janji Perbaiki Kinerja Tahun 2026
Pekalongan Media, Kajen - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan menyoroti kinerja eksekutif yang dinilai masih lamban dalam merealisasikan berbagai kegiatan pembangunan tahun anggaran 2025. Sejumlah proyek disebut baru berjalan di pertengahan hingga akhir tahun, yang dikhawatirkan berdampak pada kualitas hasil pembangunan.
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, menyampaikan kritik tersebut dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (16/10/2025). Menurutnya, keterlambatan pelaksanaan APBD menjadi ironi karena dana sudah tersedia sejak awal tahun anggaran.
Baca Juga : Pemkab dan DPRD Pekalongan Bahas APBD 2026, Fokus pada Peningkatan PAD dan Layanan Dasar Masyarakat
“Anggaran sudah disahkan sejak Januari, mestinya April sudah mulai dikerjakan. Tapi kenyataannya, banyak kegiatan baru berjalan Juli atau Agustus, bahkan ada yang belum dimulai,” tegas Munir di hadapan peserta rapat.
Munir juga mengaku heran dengan alasan klasik yang kerap disampaikan pihak eksekutif setiap kali DPRD menanyakan keterlambatan.
“Jawabannya itu-itu saja, seperti perubahan regulasi atau kendala teknis lain. Padahal kalau perencanaan matang, seharusnya bisa diantisipasi,” sindirnya.
Baca Juga : Rekomendasi DPRD Menjadi Landasan Penting Dalam Perbaikan dan Peningkatan Kinerja Pemkab Pekalongan
“Kalau dikejar-kejar waktu, pengawasan jadi lemah, pembayaran juga bisa tersendat. Ini harus jadi evaluasi bersama agar tidak terulang di 2026,” ujarnya.
Menanggapi kritik tersebut, Wakil Bupati Sukirman melihatnya sebagai hal positif sebagai masukan konstruktif bagi pemerintah daerah. Ia tidak menampik adanya keterlambatan pelaksanaan kegiatan, namun menjelaskan bahwa kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal.
Baca Juga : Abdul Munir Sah Jadi Ketua DRPD Kabupaten Pekalongan, Pesan Bupati : Semoga Bisa Bersinergi Lebih Baik Lagi
“Kami menerima ini sebagai kritik yang membangun. Beberapa keterlambatan terjadi karena penyesuaian kebijakan pusat, terutama terkait efisiensi anggaran. Jadi memang ada kegiatan yang harus kami rombak ulang,” jelasnya.
Sukirman memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan berbenah agar pelaksanaan APBD di tahun berikutnya bisa lebih cepat dan efektif.
“Kami akan percepat proses perencanaan dan pelelangan. Targetnya Februari 2026 sudah mulai penataan dokumen, dan Maret bisa mulai lelang, supaya kegiatan segera berjalan,” pungkasnya.
Penulis : Nuke - Editor : Marwan Hamid
Belum ada Komentar
Posting Komentar