Pemkab Pekalongan Uji Coba Lima Hari Sekolah, Pastikan Tradisi Belajar Mengaji Tetap Terjaga

Pekalongan Media, Kajen - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan mulai melakukan uji coba penerapan sistem lima hari sekolah di sejumlah satuan pendidikan, dengan tujuan mengukur efektivitas pembelajaran sekaligus memastikan tradisi belajar mengaji di TPQ tetap berjalan.

Bupati Pekalongan, Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M., menegaskan bahwa kebijakan ini tidak boleh menghilangkan identitas Kabupaten Pekalongan sebagai kota santri.

“Kita tidak boleh lupa bahwa Kabupaten Pekalongan adalah kota santri. Anak-anak biasanya sepulang sekolah juga belajar di TPQ. Hal itu tidak boleh hilang,” tegasnya, Jumat (8/8/2025).

Baca Juga : Bupati Pekalongan Uji Coba Lima Hari Sekolah: Anak-anak Perlu Waktu Bermain

Uji coba lima hari sekolah ini berlangsung selama enam bulan di 175 sekolah, dengan evaluasi setiap tiga bulan, serta pemantauan rutin tiap bulan. Menurut Bupati Fadia, jika hasil evaluasi menunjukkan adanya gangguan pada kegiatan mengaji, maka jadwal akan diperbaiki bahkan bisa kembali ke sistem enam hari sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan, Kholid, menjelaskan bahwa uji coba dilakukan di seluruh sekolah negeri di wilayah atas seperti Petungkriyono, Kandangserang, Paninggaran, dan Lebakbarang, serta sebagian sekolah di wilayah bawah dengan rata-rata dua SD dan dua SMP per kecamatan. Kecamatan Kajen mendapat perlakuan khusus karena sebagian wilayahnya berada di daerah atas.

Penyesuaian jam pulang juga diterapkan. Untuk SD kelas 1–3 pulang pukul 11.30 WIB, sementara kelas 4–6 pulang sekitar pukul 13.30 WIB. Untuk jenjang SMP, jadwal disesuaikan agar siswa tetap punya waktu istirahat sebelum belajar mengaji.

Baca Juga : Pekalongan Siap Terapkan Lima Hari Sekolah: Efisiensi Belajar, Prioritas Spiritual

“Kami sudah berkomunikasi dengan para kiai, misalnya di Ponpes Al-Utsmanu, TPQ mulai jam 4 sore. Artinya anak-anak masih punya waktu istirahat sekitar dua jam,” ungkap Kholid.

Bupati Fadia juga menegaskan bahwa kebijakan ini murni upaya peningkatan kualitas pendidikan, bukan tuntutan organisasi atau partai politik.

“Sejauh ini belum ada pertemuan resmi dari NU atau PKB. Namun, kami sudah berdiskusi internal bahwa identitas kota santri harus tetap terjaga,” katanya.

Pemkab berharap sistem ini dapat menciptakan keseimbangan antara prestasi akademik dan pembinaan karakter religius siswa.

Penulis : Nuke - Editor : Marwan Hamid