Kabupaten Pekalongan Kembali Raih WTP, Bupati Fadia: Bukti Pemerintahan Transparan dan Akuntabel

Pekalongan Media, Kajen – Kabar membanggakan datang dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan. Di bawah kepemimpinan Bupati Fadia Arafiq, Pemkab berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024. Penghargaan tersebut disampaikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada Kamis 5 Juni 2025, dalam acara yang digelar di Kantor BPK Jateng, Semarang.

Ini merupakan kali keempat secara berturut-turut Pemkab Pekalongan mendapatkan opini tertinggi dari BPK. Usai acara, Bupati Fadia mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut.

Baca Juga : Bupati Fadia Resmikan Lumbung Padi dan TK di Kutorojo, Warga Sambut Antusias!

“Alhamdulillah, untuk keempat kalinya Pekalongan meraih opini WTP. Ini bukti bahwa tata kelola keuangan kita berjalan baik, transparan, dan sesuai aturan. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh ASN, perangkat daerah, dan DPRD yang telah bekerja keras dan bersinergi,” ucap Fadia.

Baca Juga : Bupati Fadia Tinjau Rob di Tirto, Janji Rumah Pompa Segera Aktif Lagi!

Sebelumnya, Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, menjelaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh atas pelaksanaan anggaran, sistem pengendalian internal, dan tingkat kepatuhan terhadap aturan keuangan.

“Proses pemeriksaan kami lakukan dua tahap: diskusi awal di daerah dan pembahasan bersama kepala daerah serta OPD. Opini ini merupakan hasil dari proses itu semua,” jelas Ahmad Luthfi.

Baca Juga : Meriah! Bupati Fadia Hadiri Sedekah Bumi di Desa Sinangohprendeng, Bahas Tradisi dan Kesehatan Gratis

Ia juga menyebutkan bahwa dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, sebanyak 32 daerah berhasil meraih opini WTP. Ahmad Luthfi pun berharap seluruh rekomendasi yang tercantum dalam Buku Dua bisa segera ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari.

Pencapaian ini jadi penyemangat tersendiri bagi Pemkab Pekalongan untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dan tentunya, jadi bukti nyata bahwa pemerintahan bersih bukan sekadar slogan.

Penulis : Nuke | Editor : Marwan Hamid