Optimalkan Penataan dan Pengelolaan Aset, Wabup Sukirman Ikuti Dialog Bersama Menteri ATR/BPN

PEKALONGAN MEDIA, SEMARANG - Bupati Pekalongan melalui Wakil Bupati  Sukirman, mengikuti Dialog Bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, S.S., M.Si, di Ruang Rapat Setda Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang Kamis 17 April 2025. Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait penataan ruang di Jawa Tengah. dengan  tema “Menjaga Ruang, Menjamin Pangan: Harmonisasi Peningkatan Iklim Investasi dan Ketahanan Pangan dalam Penataan Ruang Jawa Tengah.

Baca Juga : Bupati Fadia Tegas Tolak Permohonan Pemkot Pekalongan Untuk Buang Sampah di Kabupaten

 Usai kegiatan, Wabup Sukirman menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan penataan dan pengelolaan aset, khususnya tanah milik pemerintah daerah. 

“Kami tadi mewakili Ibu Bupati mengikuti rapat bersama Menteri ATR/BPN Bapak Nusron Wahid. Agendanya adalah menata aset kita, aset di Provinsi Jawa Tengah, karena memang harus dioptimalkan secara maksimal,” ujar Sukirman.

Ia menambahkan bahwa penataan ini sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan di Jawa Tengah, namun tetap memberi ruang bagi masuknya potensi investasi industri. 

Baca Juga : Sukirman Minta Tingkatkan Sinergi Untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

“Tentu saja tanpa mengesampingkan proses industrial yang berpotensi masuk ke kabupaten, kota, atau provinsi. Kita berharap ini menjadi pintu masuk agar kita juga bisa menginventarisasi aset-aset kita, terutama tanah-tanah milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan,” jelasnya.

Sukirman juga mengemukakan perlunya pendekatan persuasif terhadap aset tanah yang saat ini telah dikuasai oleh warga atau bahkan pihak-pihak tertentu, 

Baca Juga : Utamakan Pelayanan Optimal, Pemkab Pekalongan Tidak Terapkan Kebijakan WFA dari Kemendagri

“Pak Menteri Nusron tadi juga menyampaikan bahwa apabila tanah-tanah itu sudah digunakan oleh warga, dan kadang malah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka hal tersebut harus dilakukan dengan pendekatan persuasif dan nantinya bisa dibantu oleh Kementerian ATR/BPN.” 

Dengan adanya dialog ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap dapat memperkuat legalitas dan pemanfaatan aset daerah secara optimal guna mendukung pembangunan di daerah.

 

Penulis : Nuke | Editor : Pratiwi