Larwasda 2026, Sukirman Perkuat Pencegahan Korupsi di Pemkab Pekalongan

PEKALONGAN MEDIA.COM – Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan memperketat langkah pencegahan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penguatan pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program menjadi salah satu perhatian setelah mengikuti Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Jawa Tengah 2026.

Hal tersebut disampaikan Plt Bupati Pekalongan, Sukirman, usai menghadiri Larwasda 2026 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (3/11/2026).

Kegiatan yang digelar Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tersebut mengangkat tema Deteksi Dini dan Early Warning System Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Forum ini diikuti para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah dengan menghadirkan Gubernur Ahmad Luthfi, KPK, BPKP, Ombudsman, serta Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Baca Juga : KPK Ingatkan ASN Pekalongan, Bibit Korupsi Berawal dari Suka Telat dan Melanggar Aturan

Sukirman mengatakan, berbagai arahan dan evaluasi dari lembaga pengawas menjadi bahan tindak lanjut bagi Pemkab Pekalongan, terutama untuk memperkuat pengawasan preventif dan mengantisipasi potensi pelanggaran.

Ia berharap seluruh program pemerintah daerah dapat berjalan sesuai aturan, tepat dalam pemanfaatan anggaran, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik secara administratif maupun hukum.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengingatkan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari integritas setiap individu. Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan lembaga seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan, BPKP, dan Inspektorat, tetapi harus tumbuh dari kesadaran pribadi serta lingkungan kerja.

Baca Juga : Gubernur Jateng Kumpulkan Kepala Daerah Bahas Pajak Kendaraan dan Alih Fungsi Lahan Sawah

Gubernur juga meminta pengawasan dilakukan sejak tahap perencanaan program karena potensi penyimpangan bisa muncul sebelum kegiatan dilaksanakan.

Ia menegaskan, seluruh kepala daerah dan jajaran perangkat daerah harus menjadikan Larwasda sebagai momentum memperkuat komitmen membangun pemerintahan yang bersih. Berbagai pakta integritas dan langkah pencegahan yang telah dilakukan, menurutnya, harus diwujudkan dalam praktik agar tidak kembali muncul persoalan hukum yang berujung pada pergantian kepala daerah menjadi pelaksana tugas.

Melalui penguatan sistem pengawasan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi.

Penulis : Nuke - Editor : Marwan Hamid