Kemendagri Tegaskan Batas Wewenang Plt Bupati Pekalongan, Jual Beli Jabatan Dilarang

mendagri soal kekosongan dan jual beli jabatan pemkab pekalongan

PEKALONGANMEDIA.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pekalongan, terutama terkait kewenangan Plt. Bupati dan pengisian jabatan struktural.

Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Deddy Winarwan, menegaskan bahwa Plt. Bupati memiliki batas kewenangan tertentu. Karena itu, setiap keputusan terkait pengisian jabatan harus melalui prosedur dan persetujuan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi dan asistensi pelaksanaan tugas Plt. Bupati Pekalongan di Aula Lantai I Setda Kabupaten Pekalongan, Kamis (12/11/2026).

Baca Juga : Plt Bupati Sukirman Kaji Pengisian Jabatan Kosong Pemkab Pekalongan, Kompetensi Jadi Prioritas

Deddy menyebutkan, pengisian jabatan struktural harus memperoleh persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah serta pertimbangan teknis Kepala BKN.

Selain memenuhi persyaratan administrasi, proses seleksi wajib menggunakan sistem meritokrasi atau manajemen talenta dengan mempertimbangkan kompetensi, kinerja, pengalaman, kepangkatan, dan latar belakang keilmuan.

Ia secara tegas melarang adanya praktik titipan, jual beli jabatan, gratifikasi, maupun suap dalam proses tersebut.

“Gratifikasi, jual beli jabatan juga adalah tindak pidana korupsi. Kedepankan keterbukaan dan manajemen talenta,” tegas Deddy.

Baca Juga : Plt Bupati Pekalongan Peringatkan ASN soal Makelar Jabatan, Minta Korban Berani Melapor

Dalam kesempatan itu, Deddy juga menjelaskan mekanisme perubahan status wakil bupati menjadi bupati definitif apabila proses hukum terhadap bupati telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, proses tersebut diawali dengan keterangan resmi pengadilan. Selanjutnya, DPRD menggelar rapat paripurna untuk memproses pemberhentian kepala daerah dan mengusulkan pengangkatan wakil bupati menjadi bupati definitif.

Usulan kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah menggunakan Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA).

Deddy menegaskan, proses tersebut hanya dapat dilanjutkan apabila seluruh persyaratan hukum dan administrasi telah terpenuhi. Jika belum ada putusan berkekuatan hukum tetap, status wakil bupati yang menjalankan tugas tetap sebagai Plt. Bupati.

Baca Juga : Kemendagri Minta Pemkab Pekalongan Segera Isi Jabatan Kosong, Ini Syaratnya

Sementara itu, Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman mengapresiasi asistensi Kemendagri karena memberikan kejelasan mengenai posisi, tugas, kewenangan, serta batasan yang harus dipatuhi dalam menjalankan pemerintahan daerah.

Ia berharap seluruh jajaran Pemkab Pekalongan semakin memahami tugas dan fungsi masing-masing sehingga penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai aturan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri pimpinan DPRD, kepala OPD, dan camat se-Kabupaten Pekalongan sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan daerah.


Penulis : Nuke - Editor : Pratiwi

Belum ada Komentar

Posting Komentar

Terima Kasih telah berkunjung ke Pekalongan Media.com, kantor berita Pekalongan. Silahkan tinggalkan komentar anda terkait artikel maupun berita yang baru saja dibaca. Redaksi kami menerima kiriman berita, artikel atau informasi lainnya. Silahkan hubungi kontak kami

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel