Pemerintahan Kabupaten Pekalongan Dipastikan Tetap Normal Usai OTT KPK terhadap Bupati Fadia Arafiq

Pekalongan Media, Kajen - Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Pekalongan tetap berjalan normal setelah Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan tersebut disampaikan Sukirman saat melakukan doorstop dengan awak media di depan pintu masuk Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pekalongan, Rabu (4/3/2026).

Menurut Sukirman, pemerintah daerah menyampaikan rasa prihatin dan kesedihan atas peristiwa yang menimpa Bupati Pekalongan tersebut.

“Ya yang pertama tentu saja kita sama-sama menyampaikan kesedihan dan keprihatinan. Ibarat dalam satu keluarga ada yang terkena musibah. Kita doakan Bupati Pekalongan, Bu Fadia, semoga segera ada penyelesaian yang baik. Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Sukirman.

Sukirman menegaskan, pelayanan publik di Kabupaten Pekalongan tetap berjalan normal meskipun kepala daerah sedang menghadapi proses hukum.

Ia menyebut berbagai sektor pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, perizinan, hingga sektor UMKM tetap beroperasi seperti biasa.

“Pelayanan masih berjalan dengan baik. Di bidang kesehatan, pendidikan, pasar-pasar, UKM, UMKM, perizinan dan seterusnya tetap berjalan seperti biasa,” jelasnya.

Menurutnya, selama ini sistem kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan memang dilakukan dengan pembagian tugas antara bupati dan wakil bupati, sehingga ketika salah satu berhalangan, tugas dapat tetap berjalan.

“Kami secara otomatis selalu berbagi tugas. Saya dengan Ibu Bupati, para asisten, dan kepala dinas saling back-up dan saling membantu. Itu juga yang terjadi hari ini,” tambahnya.

Terkait sejumlah ruangan di lingkungan Pemkab Pekalongan yang disegel, Sukirman mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan proses hukum serta arahan dari Gubernur Jawa Tengah.

Menurutnya, hingga saat ini pemerintah daerah belum memperoleh informasi detail mengenai pihak-pihak yang dibawa oleh KPK.

“Kami masih menunggu proses sampai mendapatkan keterangan yang jelas. Kami juga menunggu petunjuk dari Pak Gubernur. Terus terang saja kami belum mengetahui secara detail proses berikutnya seperti apa,” ungkap Sukirman.

Ia bahkan mengaku informasi yang diperoleh sementara ini justru berasal dari pemberitaan media.

“Rekan-rekan yang dibawa ke Jakarta pun sampai sekarang kami belum mengetahui secara detail by name-nya siapa saja. Informasi yang kami dapat justru dari berita-berita media,” katanya.

Terkait ruangan kerja yang terdampak penyegelan, Sukirman menyebut sudah dilakukan pengalihan sementara agar aktivitas pemerintahan tetap berjalan.

“Kalau yang di sini, ruangan milik Ibu Bupati sudah dialihkan,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi, menambahkan bahwa terdapat tiga bagian yang sementara dialihkan agar pelayanan tetap berjalan.

Terkait kemungkinan penunjukan pelaksana tugas (Plt) Bupati Pekalongan, Sukirman menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan resmi.

“Belum, kita tunggu keputusan hukumnya seperti apa,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait langkah yang harus diambil apabila situasi berkembang lebih lanjut.

“Kita tunggu proses berikutnya seperti apa. Nanti kita akan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini,” katanya.

Penulis : Nuke - Editor : Marwan Hamid