Gelar Pilkades Serentak November 2026, Pemkab Pekalongan Petakan Potensi Konflik di 34 Desa

PEKALONGANMEDIA.COM - Dinamika politik menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 di Kabupaten Pekalongan mulai menghangat. Guna mengantisipasi gesekan di masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan bersama unsur TNI-Polri memperketat langkah mitigasi konflik sejak dini.

Hal tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Kesiapan Pilkades Serentak yang digelar di Aula Setya Polres Pekalongan, Rabu (15/07/2026).

Plt Bupati Pekalongan, Sukirman, meminta para camat untuk lebih responsif terhadap perkembangan situasi di wilayah masing-masing. Terlebih, pemerintah daerah telah menerima berbagai aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan hajat demokrasi tingkat desa ini.

Baca Juga : Hadapi Kemarau Panjang hingga September 2026, Pemkab Pekalongan Petakan Wilayah Rawan Kekeringan dan Kebakaran

"Kami berharap para camat responsif terhadap wilayahnya. Persoalan-persoalan di desa harus kita rembuk bersama, difasilitasi oleh camat dan Forkopimcam sehingga dapat ditemukan solusi bersama dan tidak berkembang menjadi penyampaian aspirasi di luar batas kewajaran," tegas Sukirman.

Tahapan Pilkades Mulai Berjalan, Puncaknya November 2026

Kapolres Pekalongan, AKBP Rachmad C. Yusuf, mengungkapkan bahwa terdapat 34 desa di Kabupaten Pekalongan yang dijadwalkan menggelar Pilkades Serentak tahun ini.

Pihak kepolisian memantau adanya indikasi gejolak politik di beberapa wilayah, sehingga pengawalan ketat diperlukan di setiap fasenya. Adapun tahapan Pilkades 2026 meliputi:

Tahap Persiapan

• Tahap Pencalonan (dan pencalonan ulang jika diperlukan)
• Masa Kampanye
• Pemungutan Suara (November 2026)

Baca Juga : Pemkab Pekalongan Tegaskan Prioritas Infrastruktur di Tengah Efisiensi Anggaran

"Waktu yang masih tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mempersiapkan personel, logistik, serta sistem pengamanan secara komprehensif," jelas AKBP Rachmad.

Potensi Kerawanan Pilkades yang Diwaspadai Polres Pekalongan

Meskipun hanya diikuti oleh 34 desa, Kapolres mengingatkan bahwa kegagalan dalam mitigasi keamanan di tingkat desa dapat berdampak luas secara nasional.

Oleh karena itu, Polres Pekalongan memetakan beberapa potensi kerawanan yang wajib diwaspadai seluruh pihak:

1. Politik uang (money politics) dan mobilisasi massa.
2. Konflik horizontal antarpendukung calon.
3. Tindakan intimidasi dan provokasi.
4. Penyebaran berita bohong (hoaks) serta ujaran kebencian di media sosial.
5. Perusakan alat peraga kampanye (APK).
6. Gangguan keamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
7. Sengketa hasil pemilihan pasca-pemungutan suara.
8. Konsumsi minuman keras dan aksi premanisme di sekitar area Pilkades.
9. Netralitas panitia pemilihan desa.

Baca Juga : Pemkab Pekalongan Harus Memperkuat Komunikasi dan Mengembalikan Kepercayaan Masyarakat

TNI Siagakan Babinsa, Soroti Provokasi di Media Sosial

Senada dengan kepolisian, Komandan Kodim (Dandim) 0710/Pekalongan, Letkol Inf. Muhammad Nurul Chabibi, memastikan jajaran TNI siap memberikan dukungan penuh demi kelancaran Pilkades. Personel Bintara Pembina Desa (Babinsa) akan disiagakan di setiap desa penyelenggara.

"Kami memiliki Babinsa di setiap desa yang akan mengawal seluruh tahapan Pilkades, mulai dari pendaftaran hingga pelaksanaan. Harapan kami demokrasi di desa berjalan baik dan tidak menimbulkan konflik horizontal," tutur Letkol Inf. Muhammad Nurul Chabibi.

Selain fokus pada pengamanan fisik di lapangan, Dandim juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan mewaspadai kampanye hitam (black campaign).

"Jangan sampai karena memperebutkan jabatan kepala desa justru merusak kerukunan yang sudah ada. Pekalongan saat ini sudah adem dan kondusif. Mari kita ciptakan keamanan bersama-sama, baik secara fisik maupun di dunia maya," pungkasnya.

Penulis : Nuke - Editor : Marwan