Pembangunan di Kabupaten Pekalongan akan Disesuaikan Dengan Potensi Wilayah Masing-Masing

PEKALONGAN MEDIA, KAJEN - Bupati Pekalongan melalui Wabup Sukirman menjawab pandangan Fraksi PKB mengenai pemerataan pembangunan antar wilayah. Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen menjalankan pembangunan yang adil sesuai visi RPJMD 2025–2029 disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah, baik pesisir, perkotaan, maupun pegunungan.

Baca Juga : Hadiri Sarasehan Kebangsaan, Wabup Sukirman Tekankan Pentingnya Pancasila

Dalam rapat paripurna, Kamis 22 Mei 2025 di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan, Wabup Sukirman juga menanggapi pandangan Fraksi Persatuan Pembangunan terkait strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui penyediaan sarana yang memadai, peningkatan kapasitas SDM, serta pemerataan layanan.

Baca Juga : Kabupaten Pekalongan Serius Wujudkan Kesetaraan Gender dan Daerah Layak Anak

" Di bidang ekonomi, Pemkab akan memberdayakan kelompok rentan melalui pelatihan, program padat karya menggandeng CSR dan lembaga non pemerintah, “Selain itu, akses terhadap permodalan dan pasar akan diperluas untuk memastikan kelompok rentan dapat berpartisipasi aktif dalam aktivitas ekonomi,” katanya.

Sementara itu, atas pandangan Fraksi PAN terkait percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, khususnya di wilayah selatan, Wabup menyampaikan bahwa Pemkab telah menetapkan lokus daerah miskin ekstrem dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk desa, dunia usaha, pemerintah pusat dan provinsi, serta perguruan tinggi.

Baca Juga : Peduli Terhadap Korban Kebakaran Rumah di Kedungwuni, Fadia Arafiq Serahkan Bantuan

Menjawab Fraksi PDI Perjuangan tentang kemandirian pembiayaan daerah, Wabup menyampaikan bahwa Pemkab akan mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi.

Terkait Raperda Pengarusutamaan Gender, Pemerintah Daerah menjelaskan sejumlah strategi pengurangan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebagaimana ditanyakan Fraksi Golkar dan Fraksi Gerindra. Wabup menyampaikan bahwa Pemkab telah bekerja sama dengan lembaga terkait dalam pelatihan bagi perempuan marginal, serta sedang membentuk Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak serta koordinasi lintas sektor.

Wabup Sukirman menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas dukungan, masukan, dan perhatian terhadap ketiga Raperda yang sedang dibahas. Seluruh masukan akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembahasan selanjutnya.

Penulis : Nuke | Editor : Marwan Hamid