Kado Hari Jadi ke-404, DPRD Kabupaten Pekalongan Raih Penghargaan dari Kemenkumham

PEKALONGANMEDIA.COM - Kinerja DPRD Kabupaten Pekalongan dalam penataan perencanaan daerah mendapat pengakuan di tingkat nasional. Lembaga legislatif Kota Santri tersebut meraih penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI atas penataan perencanaan yang dinilai sempurna selama dua tahun terakhir.

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, mengonfirmasi kabar baik tersebut saat ditemui di ruang kerjanya. Ia menyampaikan bahwa penghargaan tersebut rencananya akan diserahkan secara resmi dalam waktu dekat.

Baca Juga : Pemkab dan DPRD Pekalongan Bahas APBD 2026, Fokus pada Peningkatan PAD dan Layanan Dasar Masyarakat

“Dalam kerja-kerja dua tahun ini, alhamdulillah DPRD mendapat penghargaan dari Kemenkumham. Penghargaan ini diberikan atas penataan perencanaan daerah yang meraih nilai sempurna, dan diserahkan dalam minggu-minggu ini,” kata Munir.

Munir menjelaskan, capaian ini membuktikan bahwa fungsi DPRD dalam hal penataan perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan selama ini telah berjalan secara sistematis, terbuka, dan transparan sesuai dengan standar administrasi pemerintahan yang berlaku.

Prestasi ini juga menjadi penegas komitmen DPRD Kabupaten Pekalongan untuk terus berbenah dan membangkitkan kembali kepercayaan publik, terlebih momentum ini bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404 pasca-insiden Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK.

Baca Juga : Pemkab Pekalongan Ajukan Raperda APBD 2026, Targetkan Pendapatan Rp 2,4 Triliun

“Perjuangan dan visi-misi pembangunan harus kita lanjutkan dengan bangkit kembali. Catatan masa lalu biarkan menjadi pelajaran sejarah. Semangat kita adalah membangun Kabupaten Pekalongan agar masyarakatnya sejahtera,” tegasnya.

Terkait dengan pengawasan proyek fisik di lapangan, Munir menegaskan bahwa DPRD akan terus memperketat pengawasan agar setiap pembangunan tepat sasaran, tepat mutu, dan sesuai spesifikasi. Dalam hal ini, DPRD juga mengapresiasi peran media dalam memberikan informasi dan masukan awal.

"Kerja sama dengan kawan-kawan media sangat positif. Informasi awal dari media—seperti pengerjaan proyek yang perlu dievaluasi—langsung kami tindak lanjuti dengan turun ke lapangan serta memanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait untuk diperbaiki," tambahnya.

Baca Juga : Rekomendasi DPRD Menjadi Landasan Penting Dalam Perbaikan dan Peningkatan Kinerja Pemkab Pekalongan

Sementara itu, menanggapi perhatian publik terkait anggaran studi komparasi, Munir menegaskan seluruh anggarannya bersifat transparan dan dapat diakses masyarakat. Studi komparasi dinilai penting sebagai dasar DPRD merumuskan kebijakan dan regulasi daerah.

"Meski studi komparasi membutuhkan perjalanan dinas, ke depan kita akan terus lakukan efisiensi dan pengurangan agar penganggaraan semakin efektif dan efisien," pungkas Munir.

Penulis : Nuke - Editor : Marwan Hamid